Bantuan Rumah Sehat

Peresmian Rumah sehat Meli Cs

          Perceraian adalah suatu tindakan halal namun dibenci Allah swt dan RasulNya, tidak sedikit kasus ini terjadi baik dikalangan atas maupun bawah, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, seperti lemahnya ekonomi dalam rumahtangga, perbedaan prinsip antara suami istri dan lain-lainnya. namun yang menjadi korban adalah buah hati / anak menjadi terkatung-katung dalam kehidupan selanjutnya apalagi bila anak tersebut masih dibawah umur.

Napak Tilas Pesantren Salafi Banten

Judul:   Profil Pesantren Salafi Banten
Penulis: Ruby Ach. Baedhawy, dkk.
Penerbit: Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten, cetakan II, Juni 2008
Tebal halaman: 163 halaman

      Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia dan dimulai sekitar abad ke-16. Keberadaannya telah menyertai perjalanan panjang kemerdekaan bangsa Indonesia selama bertahun-tahun. Martin van Bruinessen menyebutnya sebagai pusat penyebaran Islam di Indonesia di masa lampau. Sebagai bentuk keberhasilan pesantren dalam pembinaan umat dan bangsa, hingga kini nama besar pesantren telah mampu merubah paradigma masyarakat modern menuju inklusifitas sehingga pesantren telah melahirkan banyak kader ulama dan pemimpin-pemimpin.

Buku yang berjudul “Profil Pesantren Salafi Banten” ini memiliki kekhasan tersendiri dalam memberikan informasi seputar dunia pesantren, khususnya di kalangan pesantren salafi yang ada di wilayah Banten. Secara historis, Banten memang tidak bisa dilepaskan dengan tradisi masyarakat pesantren. Hal tersebut telah lama melekat dalam warisan budaya Banten sebagai masyarakat yang agamis atau dalam istilah tradisionalnya disebut “masyarakat santri”.

        Seperti yang tertulis dalam buku tersebut, ada beberapa pesantren yang telah berusia lama dan turut menyertai sejarah peradaban Banten hingga saat ini. Sebut saja pesantren Bani Ali Cikaduen, Bani Rusydi Annawawi, Al-Iqtishad Cikedal, Jauharotun Naqiyah dan lain-lainnya merupakan pesantren salafi yang ada di Banten yang turut mengawal sejarah peradaban Banten dari masa-masa tradisional hingga saat ini.

Pendekatan fenomenologis yang dilakukan oleh para penulis memang menjadi syarat utama dalam menggali informasi tentang pesantren salafi di Banten ini. Kemudian, para penulis buku tersebut juga memberikan informasi padat tentang bagaimana eksistensi pesantren salafi di wilayah Banten serta menggambarkan peran dan posisi pesantren salafi di zaman sekarang.

Seperti pada halaman 46 dalam buku tersebut, penulis menggambarkan bahwa Pesantren Al-Falakhiyyah tumbuh dan berkembang dengan kegigihan para pengasuhnya. Tercatat bahwa selama 47 tahun hingga saat ini, pesantren Al-Falakhiyyah sangat membantu masyarakat sekitar dalam menimba ilmu. Pada awalnya, pesantren tersebut hanya mempelajari ilmu-ilmu agama saja, tetapi saat ini melalui proses perkembangannya pesantren tersebut telah mengajarkan para santrinya belajar ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum lainnya, tentu saja dengan tidak melepaskan identitasnya sebagai pesantren salafi.

Selanjutnya, buku tersebut juga menggambarkan akan posisi dan peranan pesantren salafi di era masyarakat modern. Dalam kurun waktu yang sangat lama, pesantren salafi di Banten memiliki pengaruh kuat bagi keberlangsungan dan perkembangan keberadaannya di saat-saat seperti ini. Tidak hanya sebagai lembaga pendidikan formal ataupun informal, pesantren salafi juga dijadikan tempat bertanya dan bermusyawarah bagi penduduk setempat dalam menyelesaikan suatu persoalan di lingkungannya. 

Dalam perkembangannya, pesantren salafi tengah berada dalam sebuah tantangan besar. Melihat persaingan dunia pendidikan saat ini membuat lembaga pendidikan pesantren salafi harus mempersiapkan para santrinya dalam menggali informasi. Misalnya, penulis buku tersebut menggambarkan masuknya pendidikan-pendidikan umum dalam ruang lingkup pesantren akan berdampak besar bagi nilai luhur pesantren salafi.

Selain menghasilkan sisi positifnya, juga nilai negatif yang harus diantisipasi adalah tumbuhnya pola pikir individualistik, bipolar dan cenderung eksklusif. Oleh karenanya, keberadaan pesantren salafi harus mempertahankan nilai identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam yang inklusif dan sebagai wadah pembinaan umat.

        Terakhir, dalam buku ini ditemukan analisa canggih, yaitu bersumber atas kutipan Martin van Bruinessen disebutkan bahwa keberadaan pesantren salafi tertua di Indonesia ada di wilayah Banten, yang letaknya di sekitar Gunung Karang, sebelah Barat Pandeglang. Dan, historikal keberadaan pesantren salafi tertua itu dimuat dalam Serat Centhini yang mengisahkan seorang pertapa Danadrama mengaku telah berguru ilmu di pesantren tua di wilayah Gunung Karang, Banten dibawah bimbingan Seh Kader Jalena atau yang oleh para penulis sebutkan sebagai Syaikh Abdul Qadir Jailani.

         Dengan demikian, pesantren salafi di Banten memiliki nilai sejarah tinggi. Tidak hanya dalam peradaban Banten melainkan dalam peradaban penyebaran Islam juga telah turut serta di dalamnya. Buku “Profil Pesantren Salafi Banten” ini patut dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang gemar mempelajari sejarah dan antropologi. (mhl/ratuatut.com)

Sumber : ratuatut.com

Ponpes Akan Disetarakan

Jakarta (Pinmas)

         Pemerintah akan menyetarakan pondok pesantren (ponpes) dengan lembaga pendidikan umum. Dengan demikian, ijazah yang diperoleh alumni ponpes dapat diakui dan digunakan di lembaga pendidikan umum ataupun dunia kerja.
Hal tersebut dikemukakan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh, Rabu (16/2). "Kalau dilihat pada Undang-Undang Sisdiknas, namanya pendidikan itu ada umum dan keagamaan dan masuk dalam rumah besar sistem pendidikan nasional. Akan tetapi, kenyataan di lapangan sering terjadi diskriminasi."
Diskriminasi itu, menurutnya, terjadi ketika lulusan pesantren yang sudah bertahun-tahun mendapat pendidikan, tak bisa disetarakan dengan pendidikan umum. Hal ini terjadi karena pendidikan keagamaan belum memiliki standar atau standardisasi. "Kalau lulus pesantren tidak punya ijazah mau disetarakan dengan apa, SD, SMP, atau SMA?`` katanya.
Karena itu, pemerintah akan menyiapkan lembaga atau institusi penyetaraan. "Bahasa lainnya muadalah."
Ia optimistis, tahun ini lembaga penyetaraan akan terbentuk dan tahun ini pula bisa dilaksanakan. "Saat ini kita akan membicarakan dengan Kementerian Agama (Kemenag). Akan tetapi, yang jelas pendidikan itu yang paling bertanggung jawab ialah Kemendiknas."
Terkait hal ini Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Choirul Fuad Yusuf menjelaskan, mekanisme penyetaraan itu dilakukan dengan memberlakukan ujian nasional di ponpes. Tetapi, komposisi mata pelajaran yang diujikan tidak sama dengan lembaga pendidikan formal seperti madrasah. Sebanyak 85 persen mata pelajaran yang diujikan adalah pelajaran agama yang merupakan kurikulum ponpes yang bersangkutan.
"Sedangkan sisanya adalah mata pelajaran wajib nasional di antaranya bahasa Indonesia, matematika, dan pendidikan kewarganegaraan," kata Choirul kepada Republika, Kamis (17/2).
Menurutnya, upaya penyetaraan mesti dilaksanakan secara bertahap. Sebab, ponpes di Tanah Air yang saat ini berjumlah sekitar 24 ribu, memiliki tingkat kualitas dan model lembaga yang berbeda-beda. Di sinilah, diperlukan standar pendidikan agama Islam yang salah satunya mengatur kriteria kompetensi santri di ponpes. "Namun, ponpes tetap diberi keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakter masing-masing lembaga," kata Choirul. (rep/nashih)

Sumber : Kemenag RI

Ponpes adalah Mitra Pemerintah

Pondok pesantren adalah mitra pemerintah, keberadaannya menjadi pilar utama pendidikan di Provinsi Banten. Di dalamnya merupakan wadah pendidikan yang mampu mencetak figur muslim intelektual profesional bagi generasi penerus bangsa.

Karena posisi itulah Gubernur Banten memberikan dukungan atas keberadaan pondok pesantren yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Pondok Pesantren berupa gedung yang nantinya diharapkan berguna untuk forum silaturahmi antar pondok pesantren dalam memberikan gagasan atau konsep-konsep bagi kemajuan pondok pesantrennya sendiri maupun memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk memajukan dunia pendidikan agama Islam di Banten.
Data BPS sendiri menyebutkan saat ini terdapat 4.956 pondok pesantren di Provinsi Banten, 4.420 merupakan Pondok Pesantren Salafi, 421 Pondok Pesantren Modern, dan 115 pondok pesantren yang merupakan kombinasi antara salafi dan modern.
Menandai penggunaan gedung baru Sekretariat FSPP Provinsi Banten, Kamis (20/1) Gubernur Banten-Hj.Ratu Atut Chosiyah menandatangi prasasti dan pengguntingan pita. Dalam kesempatan tersebut Gubernur didampingi Ketua Presidirium FSPP Th.2009/2010-KH.A.Maemun Alie, MA dan sejumlah ulama dan para pengurus pondok pesantren se-Provinsi Banten. Gedung Sekretariat FSPP sendiri berlokasi di Jl.H.M.Muslih No.1 Cikulur Baru, Kota Serang.
Usai meresmikan gedung baru Sekretariat FSPP Provinsi Banten, Gubernur kemudian membuka Rapat Kerja Daerah II Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten di kantor Sekretariat FSPP yang baru.
Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan bahwa pondok pesantren merupakan pilar utama pendidikan di Provinsi Banten, merupakan wadah pendidikan yang mampu mencetak figur muslim intelektual profesional sebagai generasi penerus bangsa yang agamis.
Melalui forum ini juga Gubernur menggaris bawahi makna adanya FSPP ini yang diharapkan keberadaan FSPP Provinsi Banten ini mampu menampung dan memfasilitasi seluruh aspirasi pondok pesantren yang ada di Banten dengan kemampuan dan sumber daya yang ada.
Sementara itu Ketua Presidirium FSPP Th.2009/2010 – KH.A.Maemun Alie, MA menyampaikan FSPP merupakan wadah dalam menyatukan aspirasi para ulama dengan para pimpinan pondok pesantren yang ada di Provinsi Banten.
“Keberadaan Pondok Pesantren seperti yang disebutkan Gubernur tadi adalah sebagai mitra pemerintah, bentuk ini telah ditunjukkan dalam pelaksanaan program kerja FSPP melalui kerjasama dan bersinergi dengan pemerintah daerah, semata-mata ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Banten yang cerdas, baik intelektualnya maupun spiritualnya jelas Ketua Presidirium FSPP.

Santri Berjasa Besar Dalam Membentuk NKRI

            Jakarta (Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, sejarah telah mencatat bahwa kaum santri telah memberi sumbangan nyata dan berjasa besar dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Sulit dibayangkan kebangkitan Indonesia akan terwujud jika keharmonisan sosial tidak cukup solid," kata Suryadharma Ali pada sambutan Silaturahim Akbar Pondok Pesantren dan Diniyyah Takmiliyah se-Provinsi DKI Jakarta, di Silang Monas, Jumat (20/05) pagi.
Hadir pada acara tersebut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar, Kakanwil Kemenag DKI Jakarta H. Sutami, Pimpinan Pondok Pesantren Darunajah Jakarta, KH. Mahrus Amin, Direktur Pondok Pesantren Chairul Fuad Yusuf, dan sejumlah undangan lainnya.
Menurut Menag, kaum santri lebih mementingkan persatuan dan kesatuan. Karena itu sulit dibayangkan kebangkitan Indonesia dapat terwujud jika keharmonisan sosial tak solid.
Dalam kaitan itu, Menag mengingatkan agar nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia tidak dibenturkan sehingga memungkinkan terjadinya letupan kontraproduktif yang dapat merugikan masyarakat.
Menag mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, maka pesantren merupakan bagian tak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional.
Menag Suryadharma Ali menambahkan, lulusan pesantren yang memenuhi syarat dan ketentuan akan mendapat pengakuan sama sebagaimana halnya lulusan pendidikan umum, baik tingkat dasar, tingkat menengah maupun pendidikan tinggi. "Ada kelebihan pada pesantren, antara lain, berhasil memberi bekal kemandirian dan modal spiritual bagi para santrinya," ujarnya.
"Ini yang memosisikan pesantren secara positif di tengah masyarakat," ucap Menag.

Tergerus
Menag mengingatkan, tidak mustahil derasnya arus informasi dan makin terbukanya pesantren maka nilai luhur kepesantrenan dapat tergerus oleh kepentingan pragmatis.
Jika tak mampu merumuskan komitmen baru dengan tantangan tersebut, kata Menag, pesantren bisa terbawa arus yang merugikan. Misalnya, hanyut pada eksklusifisme atau radikalisme.
Menag Mengatakan, karena itu, penyelenggaraan pendidikan diniyyah dan pondok pesantren-- dengan segala kegiatan keagamaan di dalamnya -- perlu mendapat pencerahan setiap saat.
Menag Suryadharma Ali juga mengatakan bahwa dari tingginya dinamika masyarakat, seringkali diperoleh kesan bahwa integritas kepribadian bangsa terusik. Untuk itu perlu membangun kembali jatidiri bangsa. Berbagai tahapan pembangunan dan berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menyokong penguatan karakter bangsa.
"Di sinilah saya mengharapkan pesantren dapat menunjukkan eksistensinya," kata Suryadharma Ali. (ant/es)

Sumber : Kemenag